Bagaimana Mendirikan Perusahaan (Corporate Establishment) di Indonesia?

with No Comments

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan “Ease of Doing Business” di Indonesia dengan menerbitkan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini menyederhanakan lebih dari 80 Undang-Undang dan 1.200 pasal terkait menjadi hanya 174 pasal. Tujuan dari diberlakukannya  UU Cipta Kerja ini adalah untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam  hal kemudahan pendirian usaha.

Terdapat beberapa bentuk usaha yang dapat didirikan, di antaranya adalah Foreign Owned Company (PT PMA), Kantor Perwakilan atau Representative Office (RO) dan Perseroan Terbatas (PT). PT sendiri merupakan badan usaha yang cukup umum didirikan di Indonesia.

Syarat-syarat Pendirian Perusahaan secara generik

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan hukum yang umum untuk didirikan di Indonesia. Beberapa syarat pendirian Perseroan Terbatas secara umum di antaranya adalah:

  1. Direktur dan Komisaris
    Syarat pertama pendirian PT adalah didirikan oleh dua orang atau lebih dengan minimal pengurus 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris.
  2. Akte Pendirian
    Memiliki akte pendirian yang memuat informasi besar anggaran dasar minimal sebesar Rp 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari jumlah anggaran dasar yang disahkan oleh Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan.
  3. Rapat Umum Pemegang Saham
    Mengadakan RUPS terkait penerimaan atau pengambilalihan semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya.
  4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini telah terintegrasi dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha (SIU);

Selain empat dokumen tersebut, beberapa kelengkapan dokumen legal lain yang perlu disiapkan, merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni

  • Izin nama perusahaan;
  • Akta pendirian disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
  • Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Apa pula dengan OSS ?

Online Single Submission (OSS) adalah proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. OSS mengintrodusir adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), penyesuaian maksud dan tujuan dengan kegiatan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan cara pengajuan izin usaha dan izin operasional atau izin komersial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha, dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), portal satu pintu perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Dalam Peraturan Pemerintah  tentang OSS terdapat 20 sektor usaha yang perizinannya dapat diajukan melalui sistem OSS. Namun untuk sektor pertambangan dan keuangan, tidak dapat diurus melalui sistem OSS. Prosedur perizinan kedua sektor tersebut masih berada di bawah kementerian yang berwenang.

Menentukan Bidang Usaha Sesuai KBLI terbaru

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan jenis izin usaha yang sesuai. KBLI 2020 diatur dalam Peraturan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) No. 2 Tahun 2020 dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).

Di dalam KBLI 2020 terdapat penambahan 216 kode KBLI 5 digit baru dibandingkan dengan KBLI 2017. OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) mengintegrasikan KBLI 2020 dan menyediakan konversi dari KBLI 2017. Dengan adanya integrasi dan konversi akan memudahkan pelaku usaha dalam menentukan maupun merevisi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Penting bagi pelaku usaha untuk menggunakan KBLI yang akurat dan sesuai agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ada.


English:

The Indonesian government has made efforts to increase the “Ease of Doing Business” in Indonesia by issuing the Job Creation Law. The Job Creation Law simplifies more than 80 laws and 1,200 related articles to only 174 articles. The purpose of the enactment of the Job Creation Law is to improve Indonesia’s position in terms of ease of business establishment.

There are several forms of business that can be established, including Foreign Owned Company (PT PMA), Representative Office (RO) and Limited Liability Company (PT). PT itself is a fairly common business entity established in Indonesia.

General terms of company establishment

Limited Liability Company (PT) is a form of legal entity which is common to be established in Indonesia. Some of the requirements for establishing a Limited Liability Company in general include:

  1. Director and Commissioner
    The first requirement for the establishment of a PT is that it is established by two or more people with a minimum of 1 director and 1 commissioner.
  2. Deed of Establishment
    Have a deed of establishment containing information on the articles of association of at least IDR 50 million and a minimum paid-up capital of 25% of the total articles of association ratified by a Ministerial Decree concerning the legalization of the Company’s legal entity.
  3. General Meeting of Shareholders
    Hold a GMS regarding the acceptance or expropriation of all rights and obligations arising from legal actions carried out by the founder or his proxies.
  4. Business Registration Number (NIB)
    Business Identification Number (NIB) which is currently integrated with the Company Registration Certificate (TDP) and Business License (SIU);

In addition to the four documents, several other legal documents that need to be prepared, refer to the Law of the Republic of Indonesia no. 11 of 2020 concerning Job Creation, namely

• Company name permits;

• Deed of establishment ratified by the Ministry of Law and Human Rights;

• Company Domicile Letter (SKDP);

• Taxpayer Identification Number (NPWP) and

• Taxable Entrepreneur Identification Number (NPPKP).

What about OSS?

Online Single Submission (OSS) is an electronically integrated business licensing process. OSS introduced the existence of a Business Identification Number (NIB), the adjustment of goals and objectives with business activities using the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) and how to apply for business permits and operational permits or commercial permits.

Based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, OSS issues a Business Identification Number, in the form of Electronic Documents in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of information and electronic transactions.

Based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing, OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), a one-stop business licensing portal that is given to business owners to start and run their business activities which are assessed based on the level of risk of business activities.

In the Government Regulation on OSS there are 20 business sectors whose licenses can be submitted through the OSS system. However, for the mining and financial sectors, it cannot be managed through the OSS system. The licensing procedures for the two sectors are still under the competent ministry.

Determining Business Fields According to the latest KBLI

KBLI (Standard Classification of Indonesian Business Fields) is a classification of economic activities or activities that becomes a reference for relevant agencies to see the code of business fields which will determine the appropriate type of business license. KBLI 2020 is regulated in the Regulation of the Head of BPS (Central Statistics Agency) No. 2 of 2020 with reference to the International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), and East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).

In the 2020 KBLI there are 216 new 5-digit KBLI codes compared to the 2017 KBLI. The OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) integrates the 2020 KBLI and provides conversion from the 2017 KBLI. With the integration and conversion, it will make it easier for business owners to determine and revise the Articles of Association and Bylaws.

It is important for business owners to use an accurate and appropriate KBLI so that business owners can carry out business activities in accordance with existing regulations and requirements.

Leave a Reply

Your email address will not be published.