Berapa Tarif PPh Badan 2022?

with No Comments

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap.

Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sesuai dengan UU PPh Pasal 4.

Dalam penghitungan PPh, khususnya bagi wajib pajak badan, dasar perhitungan untuk menentukan besaran PPh terutang disebut Penghasilan Kena Pajak yang dapat dikurangi biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh. Serta biaya yang tidak boleh menjadi pengurang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Berikut merupakan tabel tarif PPh Badan dan perubahannya.

Tarif PPh Badan dan Perubahannya

NoDasar Hukum PPh BadanTahun Berlaku TarifTarif PPh BadanKeterangan
1UU PPh Nomor 36 Tahun 20082010 – 201925% 
2UU Nomor 2 Tahun 20202020 – 202122% 
3UU Nomor 7 Tahun 2021202222%Tarif pajak tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 20 persen (UU nomor 2 tahun 2020) tidak berlaku dan telah diubah kembali menjadi 22 persen (UU nomor 7 tahun 2021)
Ketentuan Khusus
4UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E2008 – sekarangWajib Pajak Badan Dalam Negeri dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) huruf bBadan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar
5UU PPh Nomor 35 Tahun 20082010 – 2019Memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah1. berbentuk perseroan terbuka 2. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
3. memenuhi persyaratan tertentu
6UU Nomor 2 Tahun 20202020 – 2021Memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah
7UU Nomor 7 Tahun 20212022Memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah

Penghitungan PPh untuk tahun pajak 2021 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2021 yaitu sebesar 22%. Dengan demikian penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2021 (PPh Pasal 29) menggunakan tarif 22%.

Analis Ahli Madya Direktorat Jenderal Anggaran bidang pendapatan negara Arief Masdi menyebutkan ada dua tujuan utama pemerintah dalam menyusun reformasi pajak tahun 2021-2024, yakni

  1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha.
  2. Optimalisasi penerimaan negara dengan menambah objek maupun subjek pajak baru serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi.

Realisasi PPh tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020.

Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor yakni melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020 serta insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%.

Kementrian Keuangan menyebut UU Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap menjaga iklim investasi. Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika (27,16%), dan negara-negara G-20 (24,17%).

Sumber:

  1. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/
  2. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/

English:

What is the 2022 Corporate Income Tax Rate?

Income Tax (PPh) is a tax imposed on Tax Subjects on Income received or earned in the tax year. Tax subjects based on Article 2 of the Income Tax Law (UU PPh) include individuals, undivided inheritance as a unit to replace those entitled to, entities and permanent establishments.

Income in question is any additional economic capability received or obtained by a Taxpayer, both from Indonesia and from outside Indonesia, which can be used for consumption or to increase the wealth of the Taxpayer concerned, in any name and in any form in accordance with Article PPh Law. 4.

In calculating income tax, especially for corporate taxpayers, the basis for calculating the amount of income tax payable is called taxable income that can be reduced by costs as stipulated in Article 6 of the Income Tax Law. As well as costs that cannot be deducted as stipulated in Article 9 of the Income Tax Law. The following is a table of Corporate Income Tax rates and their changes.

Corporate Income Tax Rates and Its Changes

NoLegal Basis for Corporate Income TaxYear ApplicableRates for Corporate Income TaxExplanation
1Income Tax Law Number 36 of 20082010 – 201925% 
2Law No. 2 of 20202020 – 202122% 
3Law Number 7 of 2021202222%The previous 2022 tax rate of 20 percent (Law number 2 of 2020) does not apply and has been changed back to 22 percent (Law number 7 of 2021)
Special Terms
4Income Tax Law Number 36 Year 2008 Article 31E2008 – nowDomestic Corporate Taxpayers can get a tariff reduction facility of 50% from the tariff in Law no. 36 of 2008 article 17 paragraph (2) letter bEntities that have a gross turnover of up to Rp. 50 billion which is imposed on the Taxable Income of the share of gross turnover of up to Rp. 4.8 billion.
5Income Tax Law Number 35 of 20082010 – 2019Get a 5% lower rate1. in the form of a public company 2. with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40%; and 3. meet certain requirements
6Law No. 2 of 20202020 – 2021Get a 3% lower rate
7Law Number 7 of 20212022Get a 3% lower rate

The calculation of PPh for the 2021 fiscal year uses the applicable rate for the 2021 fiscal year, which is 22%. Thus, the calculation and payment of underpaid income tax reported in the 2021 Annual SPT (PPh Article 29) uses a rate of 22%.

Intermediate Expert Analyst of the Directorate General of Budget for state revenue Arief Masdi said that there are two main objectives of the government in preparing tax reforms for 2021-2024, namely

  1. Encouraging national economic growth through targeted incentives and reducing business burdens.
  2. Optimizing state revenues by adding new tax objects and subjects as well as increasing taxpayer compliance and improving governance and administration.

The realization of PPh in 2020 reached Rp594 trillion or a 23.1% contraction compared to the realization in 2019 with only 88.6% of the 2020 target.

This condition comes from Corporate Income Tax which has contracted quite deeply due to several factors, namely the slowdown in the profitability of business entities in 2019 as the basis for calculating the 2020 tax and tax incentives in the form of installment discounts of 30% to 50%.

The Ministry of Finance stated that Law Number 7 of 2021 stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 and beyond, in line with the global tax trend which has begun to increase income from PPh while maintaining the investment climate. This rate is lower than the average corporate income tax rate for ASEAN countries (22.17%), OECD countries (22.81%), American countries (27.16%), and G-20 countries. (24.17%).

Source:

  1. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/article-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/
  2. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonization-peraturan-perpajakan/

Leave a Reply

Your email address will not be published.